DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Dewata dari gangguan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan. Ia menyatakan bahwa Bali tidak membutuhkan ormas yang membawa citra premanisme dan kekerasan dalam balutan kegiatan sosial.
“Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat,” ujar Koster dalam siaran pers, Senin (12/5/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda Bali, termasuk DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, hingga Kepala BIN Daerah Bali. Dalam rapat itu, muncul kesepahaman untuk menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban di tengah masyarakat.
Menurut Gubernur dua periode itu, tindakan premanisme yang dilakukan segelintir ormas berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi wisata internasional yang aman dan ramah.
“Kepariwisataan Bali yang berbasis budaya dan bernilai luhur bisa tercoreng jika praktik kriminal dan premanisme dibiarkan,” tambahnya.
Koster menyebutkan bahwa keamanan Bali saat ini telah ditangani oleh institusi negara seperti TNI dan Polri, serta sistem pengamanan berbasis adat, yakni Sipanduberadat dan Bankamda yang melibatkan pecalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
“Semua ini sudah cukup. Tidak perlu tambahan ormas yang justru menciptakan konflik baru,” tegasnya.
Penolakan terhadap ormas yang dinilai bermasalah ini juga disuarakan oleh Manggala Pasikian Pecalang MDA Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma. Ia mengimbau masyarakat segera menyuarakan penolakan melalui berbagai saluran media, bahkan dengan spanduk dan baliho.
Hal senada juga dinyatakan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. Ia menyebut keberadaan pecalang sudah lebih dari cukup untuk menjaga keamanan adat dan sosial masyarakat Bali.
Salah satu ormas yang saat ini menuai polemik di Bali adalah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, yang ditolak berbagai kalangan masyarakat adat karena dianggap tidak sejalan dengan sistem keamanan lokal yang sudah mapan (RED).
Comment