Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rotasi 88 pejabat Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai langkah penyegaran organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa rotasi tersebut harus diiringi pengawasan internal yang konsisten untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Rotasi ala kepemimpinan Jenderal Suyudi sangat-sangat baik,” ujar Sahroni, sebagimana dilansir antara, Senin (12/10/2026).
Menurut Sahroni, pergantian pejabat di tingkat pusat hingga kewilayahan diperlukan untuk memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat. Meski demikian, penyegaran organisasi tidak boleh berhenti pada pergantian jabatan, tetapi harus diikuti perbaikan kinerja dan pengawasan yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar kepolisian tidak hanya bergerak ketika suatu persoalan menjadi sorotan publik. Pengawasan internal, kata dia, harus memastikan setiap persoalan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat ditangani secara cepat dan tepat.
“Tidak boleh viral dulu baru dapat perhatian,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Mutasi tahap pertama itu mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Markas Besar Polri hingga kewilayahan, antara lain Kabareskrim, Kabaintelkam, Irwasum, Kabaharkam, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena), serta sejumlah kepala kepolisian daerah (kapolda), termasuk di Pulau Jawa.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2026, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang memuat mutasi terhadap 199 personel Polri dari kalangan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, di antaranya Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.
Comment