JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, menyoroti fenomena perpindahan sejumlah perusahaan sepatu dari wilayah Tangerang ke daerah lain seperti Pekalongan yang diduga dipicu oleh perbedaan Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, jika motif utama relokasi adalah menekan biaya tenaga kerja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi buruh.
“Kita tidak boleh membiarkan perusahaan besar menganggap buruh hanya sebagai angka dalam neraca biaya. Jika pindah hanya karena ingin membayar upah serendah mungkin, itu sudah masuk kategori eksploitasi, bukan efisiensi,” tegas Ninik di Jakarta, Sabtu (01/11).
Politisi PKB tersebut menekankan agar pemerintah pusat maupun daerah lebih selektif dalam memberikan izin pendirian maupun relokasi industri. Ia mengingatkan bahwa janji investasi besar tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, setiap perizinan harus disertai kajian terhadap komitmen perusahaan terkait upah layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang manusiawi.
Lebih jauh, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menilai sistem pengupahan di Indonesia tidak seharusnya berpatokan hanya pada UMR. Ia menegaskan bahwa perusahaan, terutama yang beromzet besar atau memproduksi merek internasional, semestinya memberikan upah lebih tinggi dibandingkan standar minimum.
“UMR memang acuan minimum, tapi bukan satu-satunya patokan. Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik. Jangan berlindung di balik UMR untuk menekan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Ninik juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat regulasi mengenai prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam struktur pengupahan, guna mencegah praktik perusahaan yang memanfaatkan disparitas upah antardaerah demi menekan biaya produksi.
“Kita ingin Indonesia jadi tempat investasi yang berkeadilan. Bukan sekadar murah buruhnya, tapi kuat perlindungan manusianya,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah pabrik sepatu berjenama internasional tercatat meninggalkan kawasan Kabupaten Tangerang menuju wilayah dengan standar upah lebih rendah. Relokasi ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian biaya produksi serta terkait pengembangan kawasan industri di berbagai daerah (RED).
Comment