Tangerang Selatan, editoria.co.id — Fraksi Partai Golkar MPR RI menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan selama ini anggaran pendidikan memang telah memenuhi amanat konstitusi secara nominal, namun penggunaannya dinilai belum sepenuhnya fokus pada sektor pendidikan.
“Anggarannya, sih, memang 20 persen, tapi penggunanya tidak semua ke pendidikan. Ini yang kami akan suarakan terus agar 20 persen itu murni ke pendidikan,” kata Mekeng di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng saat merespons persoalan kesejahteraan guru honorer atau nonaparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru honorer tidak terlepas dari pengelolaan anggaran pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Namun dalam praktiknya, kata Mekeng, sebagian anggaran pendidikan masih digunakan untuk program-program di luar fungsi utama pendidikan.
“Program-program pemerintah yang lain kami setuju, tidak masalah, tapi jangan ambil dari anggaran pendidikan sehingga masalah-masalah yang diteriakkan oleh guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas, sekolah-sekolah yang rusak itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada,” ujarnya.
Mekeng menilai anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, termasuk pembiayaan sarana dan prasarana, kebutuhan siswa, serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
“Itu satu rangkaian,” tuturnya.
Ia juga meyakini bahwa optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di dunia pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer.
Dalam rangka menyikapi isu tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi publik bertajuk “Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak” pada Senin (25/5/2026).
Diskusi itu turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani.
Mekeng mengatakan Fraksi Golkar akan terus menghimpun berbagai masukan terkait persoalan kesejahteraan guru dan tata kelola anggaran pendidikan. Hasil diskusi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi.
“Saya rasa Presiden kita juga melihat kebutuhan rakyat dan dia kan semuanya berujung pada kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif,” katanya.
Comment