Mandatori E5 Dimulai 2026, Pemerintah Uji Jalan Baru Transisi Energi Nasional

Jakarta, editoria.co.id – Pemerintah mulai mempercepat langkah diversifikasi energi melalui kebijakan mandatori bensin campuran bioetanol lima persen atau E5 yang akan diberlakukan secara terbatas mulai Juli 2026. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa transisi energi di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada biodiesel, tetapi mulai merambah sektor bahan bakar berbasis etanol.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut penerapan awal E5 akan difokuskan pada sejumlah wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Skema terbatas tersebut dipilih karena kapasitas produksi etanol dalam negeri masih belum besar.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah saat ini baru mengidentifikasi tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol fuel grade untuk kebutuhan bahan bakar. Total kapasitas produksi dari ketiga perusahaan itu diperkirakan baru mencapai sekitar 26 ribu kiloliter.

Keterbatasan pasokan tersebut membuat pemerintah mengambil pendekatan bertahap. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa bahan baku etanol untuk program E5 harus berasal dari produksi domestik, bukan impor. Kebijakan ini sejalan dengan arah besar pemerintah yang ingin memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Langkah menuju E5 dinilai menarik karena membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan industri bioenergi. Jika permintaan etanol meningkat, komoditas seperti tebu, singkong, dan molase berpotensi memperoleh nilai tambah sebagai bahan baku energi alternatif. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menciptakan rantai ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku.

Namun, tantangan implementasi masih cukup besar. Selain persoalan kapasitas produksi, pemerintah juga masih menunggu revisi aturan terkait cukai dan kepastian jenis perizinan bagi pelaku usaha biofuel. Selama ini, regulasi dianggap cukup rumit karena pelaku industri harus mengurus berbagai rekomendasi dan izin tambahan.

Pemerintah kini berupaya menyederhanakan proses tersebut dengan menarik klasifikasi biofuel ke sektor ESDM. Dengan demikian, pelaku usaha nantinya tidak lagi diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang selama ini dinilai memperpanjang birokrasi.

Di sisi infrastruktur, Pertamina disebut telah menyiapkan ratusan titik distribusi untuk mendukung penyaluran E5. Bahkan, uji pasar terhadap bensin campuran etanol sebenarnya sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir sehingga produk tersebut bukan sepenuhnya hal baru di masyarakat.

Kebijakan E5 juga akan berjalan beriringan dengan program biodiesel B50 yang tengah dipersiapkan pemerintah. Kombinasi kedua program itu menunjukkan bahwa strategi energi nasional mulai diarahkan pada pemanfaatan bahan bakar campuran berbasis nabati dalam skala lebih luas.

Meski demikian, efektivitas kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada kesiapan industri domestik. Tanpa peningkatan kapasitas produksi dan kepastian regulasi, target transisi energi berisiko berjalan lambat. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa ambisi energi hijau tidak berhenti sebagai proyek uji coba, melainkan berkembang menjadi sistem energi yang benar-benar berkelanjutan.