Jakarta, editoria.co.id – Pemerintah menegaskan langkah efisiensi yang dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan upaya untuk memastikan belanja negara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi pemborosan anggaran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghematan anggaran dan penutupan berbagai celah kebocoran keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons terhadap salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6), yang menyoroti dugaan pemborosan APBN.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Klaim Hemat Anggaran Rp300 Triliun
Menurut Qodari, pemerintah sejak awal telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos pengeluaran negara yang dinilai tidak mendesak maupun tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik.
Langkah efisiensi tersebut, kata dia, berhasil menghasilkan penghematan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp300 triliun.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan penghematan dilakukan dengan mengurangi berbagai belanja yang dianggap kurang produktif, sehingga anggaran negara dapat dialihkan untuk program-program yang lebih prioritas dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo Disebut Berada di Garda Depan Lawan Kebocoran
Selain menekan pemborosan, Qodari juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat upaya pencegahan kebocoran anggaran dan aset negara.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan Danantara, yang disebut sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara agar lebih efektif dan transparan.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Qodari, upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini guna meningkatkan efektivitas penggunaan APBN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Terbuka terhadap Aspirasi Mahasiswa
Meski memberikan penjelasan terkait kebijakan efisiensi anggaran, Qodari menegaskan bahwa pemerintah menghormati berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Ia menilai aksi penyampaian pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pemerintah mengaku terbuka untuk menerima masukan dan saran dari berbagai kelompok masyarakat.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” kata Qodari.
Pemerintah berharap dialog dan penyampaian aspirasi dapat terus berlangsung secara konstruktif sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat sekaligus mendukung upaya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Comment