Hukum, Pertahanan & Keamanan
Home / Hukum / Pertahanan & Keamanan / Mahasiswa Soroti Anggaran Sewa Hotel Dindikbud Banten Rp3,7 Miliar, Minta Dialihkan untuk Kepentingan Pendidikan

Mahasiswa Soroti Anggaran Sewa Hotel Dindikbud Banten Rp3,7 Miliar, Minta Dialihkan untuk Kepentingan Pendidikan

Ilustrasi (Istimewa)

Tangerang Selatan – Jaringan Mahasiswa Banten (JMB) Jakarta menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, khususnya terkait belanja sewa hotel yang disebut mencapai Rp3,7 miliar.

Ketua Umum JMB Jakarta, Kasman Guntoro, menilai besaran anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran daerah di sektor pendidikan.

Menurut Kasman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki berbagai gedung dan aula milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan rapat, sosialisasi, maupun kegiatan kedinasan lainnya. Dengan demikian, pengeluaran untuk sewa hotel dinilai dapat diminimalkan.

“Jika kegiatan dipusatkan di gedung milik pemerintah, anggaran Rp3,7 miliar itu tidak perlu habis untuk biaya sewa hotel. Dana tersebut dapat dialihkan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, khususnya peserta didik,” ujar Kasman dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (29/7/2026).

Kasman berpendapat anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan siswa, salah satunya penyediaan seragam sekolah gratis.

JMB Jakarta Desak APH dan BPK Periksa Pengelolaan Anggaran Dindikbud Banten

“Uang Rp3,7 miliar itu sangat bermanfaat jika digunakan Dinas Pendidikan untuk program seragam gratis. Di Banten masih banyak orang tua yang kesulitan membeli seragam sekolah karena harganya tidak murah,” katanya.

Ia menambahkan, penggunaan APBD seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak di sektor pendidikan, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Harapan masyarakat sederhana, dahulukan kebutuhan dasar anak-anak sekolah. Anggaran daerah yang digunakan seharusnya diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan benar-benar menyentuh kepentingan pendidikan,” ujarnya.

Kasman juga menyoroti masih tingginya beban biaya yang harus ditanggung orang tua siswa setiap memasuki tahun ajaran baru, terutama untuk pembelian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa SMA/SMK negeri.

“Tidak sedikit orang tua yang harus mengeluarkan biaya besar setiap memasuki tahun ajaran baru hanya untuk memenuhi kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah,” tuturnya.

Prabowo Naikkan Tukin Prajurit TNI setelah Delapan Tahun Tak Berubah

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *