Jakarta, editoria.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sikap itu disampaikan menyusul munculnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam persidangan kasus dugaan suap terkait Blueray Cargo milik terdakwa John Field.
Purbaya menyatakan proses hukum harus berjalan independen tanpa campur tangan pemerintah. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah tegas apabila pengadilan nantinya membuktikan adanya keterlibatan pejabat di lingkungan Bea Cukai.
“Kalau persidangan, saya tidak ikut campur. Kita lihat hasilnya nanti. Kalau memang terbukti bersalah tentu harus ada tindakan,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan membersihkan praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan industri.
Sorotan terhadap institusi Bea Cukai sebelumnya juga disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajaran kementerian bergerak cepat melakukan pembenahan internal dan tidak ragu mengganti pimpinan yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara efektif.
Menurut Presiden, reformasi di tubuh Bea Cukai menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ia menilai masih adanya praktik pungutan liar menjadi hambatan serius bagi dunia usaha dan investasi nasional.
“Bea Cukai harus diperbaiki. Kalau pimpinan tidak mampu bekerja cepat, segera diganti,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya pemerintahan yang profesional dan bersih dari korupsi. Seluruh kementerian dan lembaga diminta memperkuat pengawasan internal serta menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Keluhan para pelaku usaha terkait pungutan liar dan proses birokrasi yang berbelit disebut masih sering terjadi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan industri dan menurunkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan reformasi pelayanan publik, termasuk di sektor kepabeanan, agar proses ekspor-impor berjalan lebih transparan, efisien, dan bebas praktik penyimpangan.
Comment